Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang
membina kader-kader mereka, termasuk sayap kiri atau golongan kiri dan golongan
sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai
Sosialis Indonesia (PSI) juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain
Kelompok Diskusi Patuk, yang diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk,
Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari
kalangan sipil seperti D.N. Aidit dan Syam Kamaruzzaman, melainkan
kemudian juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade,
antara lain Kolonel Djoko Soejono, Letkol. Soediarto (Komandan Brigade III,
Divisi III), Letkol. Soeharto (Komandan Brigade X, Divisi III kemudian juga
menjadi Komandan Wehrkreise III dan kemudian Presiden RI), Letkol. Dahlan,
Kapten Soepardjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten Oentoeng Samsoeri.
Pada
bulan Mei 1948 bersama Soeripno, Wakil Indonesia di Praha, Muso, kembali dari
Moskwa, Uni Soviet. Tanggal 11 Agustus, Muso tiba di Yogyakarta dan segera
menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi
sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Muso, antara lain Amir Sjarifuddin Harahap, Setyadjit
Soegondo dan kelompok diskusi Patuk.
Pada
era ini aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing
pihak menyatakan, bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak reska perwira TNI,
perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang
diculik dan dibunuh.
Pada 10 September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur, RM Ario Soerjo, dan mobil 2 perwira
polis dicegat massa pengikut PKI di Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur. Ke-3 orang
tersebut dibunuh dan jenazah nya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr.
Moewardi yang sering menentang aksi-aksi golongan kiri, diculik ketika sedang
bertugas di rumah sakit Solo, dan kabar yang beredar ia pun juga dibunuh.
Tuduhan langsung dilontarkan, bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara
yang menjadi korban juga adalah Kol. Marhadi yang namanya sekarang diabadikan
dengan Monumen yang berdiri di tengah alun-alun Kota Madiun dan nama jalan
utama di Kota Madiun.
Kelompok
kiri menuduh sejumlah petinggi Pemerintah RI, termasuk Wakil Presiden Mohammad
Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis
Indonesia, sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden AS yang
mengeluarkan gagasan Teori Domino. Truman menyatakan, bahwa apabila ada satu
negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya akan
juga akan jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam permainan kartu
domino. Oleh karena itu, dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh dunia.
Sebelumnya
pada 21 Juli 1948 telah diadakan pertemuan rahasia
di hotel "Huisje Hansje" Sarangan, Plaosan, Magetan|sarangan, dekat
Madiun yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Soekiman Wirjosandjojo (Menteri
Dalam Negeri), Mohamad Roem (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Soekanto
Tjokrodiatmodjo, sedangkan di pihak Amerika Serikat hadir Gerald Hopkins
(penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (pengganti Graham yang
mewakili Amerika Serikat dalam Komisi Jasa Baik PBB). Dalam pertemuan Sarangan,
yang belakangan dikenal sebagai "Perundingan Sarangan", diberitakan
bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (proposal pembasmian kelompok merah).
Dengan bantuan Arturo Campbell, Soekanto berangkat ke Amerika Serikat guna
menerima bantuan untuk Kepolisian RI. Campbell yang menyandang gelar resmi
Atase Konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Jakarta, sesungguhnya
adalah anggota Central Intelligence Agency (CIA), badan intelijen Amerika
Serikat.
Selain
itu dihembuskan isu bahwa Soemarsoso, tokoh Pesindo, pada 18 September 1948 melalui radio di Madiun telah
mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun.
Namun Soemarsono kemudian membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pada dia
mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah (FND) dan telah terjadi
pemberontakan PKI. Dia mengatakan bahwa FND dibentuk sebagai perlawanan
terhadap ancaman dari pemerintah pusat.
Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato
yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk
memilih: Muso atau Soekarno - Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata, yang
pada waktu itu disebut sebagai Madiun
Affairs (Peristiwa Madiun),
dan pada zaman Orde Baru kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan PKI.
Sumber wikipedia
0 komentar:
Posting Komentar